Hygine Sanitasi Makanan Ruang lingkup Kepmenkes Nomor 715 tahun 2003 tentang persyaratan persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga :
a. Ruang lingkup
Pasal
1 > jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan
kegiatan engelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas
dasar pesanan.
Hygiene sanitasi makanan adalah upaya
untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya
yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan
kesehatan
b. Penggolongan
Pasal 2>
1.)
Berdasarkan luas jangkauan pelayanan dan kemu gkinan besarnya resiko
yang dilayani, jasa boga dikelompokkan dalam golongan A, golongan B,
golongan C.
2.) Jasaboga golongan A, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, yang terdiri atas golongan A1, A2, A3
3.) Jasaboga golongan B, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan khusus untuk:
a. Asrama penampungan jemaah haji.
b. Asrama transito atau asrama lainnya.
c. Perusahaan .
d. Pengeboran lepas pantai.
e. Angkutan umum dalam negri.
f. Sarana Pelayanan Kesehatan.
4.) Jasaboga golongan C, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional dan pesawat udara.
c. Laik hygiene sanitasi
Pasal 3>
1)
Setiap jasaboga harus memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2)
Untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , jasaboga
harus memiliki sertifikat hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas
Kesehatan kabupaten/ Kota.
Pasal 4>
1) Setiap
usaha jasaboga harus mempekerjakan seorang penanggungjawab yang
mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi dan memiliki sertifikat hygiene
sanitasi makanan.
2) Sertifikat hygiene sanitasi makanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi
penyelenggara kursus sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5>
1.) Tenaga penjamah makanan yang bekerja pada usaha jasaboga harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular.
2.)
Penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan
pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam satu
tahun.
3.) Penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan.
4.)
Sertifikat kursus penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6> Pengusaha dan
atau penanggung jawab jasaboga wajib menyelenggarakan jasaboga yang
memenuhi syarat hygiene sanitasi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
ini.
Pasal 7> Penanggung jawab jasa boga yang
,enerima laporan atau mengetahui adanya keracunan atau kematian yang
diduga berasal dari makanan yang diproduksinya wajib melaporkan kepada
Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat guna dilakukan langkah-langkah
penggulangan.
d. Persyaratan Hygiene Sanitasi
Pasal 8
1.) Lokasi dan bangunan jasaboga harus sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
Pasal 9
1.)
Pengelolaan makanan yang dilakukan oleh jasaboga harus memenuhi
Persyaratan Hygiene Sanitasi pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan.
2.) Setiap pengelolaan makananan yang dilakukan oleh jasa boga harus memenuh persyaratan teknis pengolahan makanan.
3.)
Peralatan yang digunakan untuk pengolahan dan penyajian makanan harus
tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan secara langsung atau tidak
langsung.
4.) Penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi harus memenuhi persyaratan Hygiene Sanitasi penyimpanan makanan.
5.) Pengangkutan makanan harus memenuhi persyaratan teknis Hygiene Sanitasi Pengangkutan makanan.
e. Pembinaan dan pengawasan
Pasal 10
1.) Pembinaan teknis penyelenggaraan jasaboga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
2.) Dalam rangka pembinaan, Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasal 11
1.) Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
2.)
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan secara fungsional melaksanakan
pengawasan jasaboga yang berlokasi didalam wilayah pelabuhan.
Pasal 12
1.) Dalam hal kejadian luar biasa(wabah) atau dan kejadian keracunan makanan Pemerintah mengambil langkah-langkah seperlunya.
2.)
Langkah-langkah penganggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pengambilan sampel dan specimen yang diperlukan,
kegiatan investigasi dan kegiatan surveilan lainnya.
3.) Pemeriksaan sample dan spesimen jasaboga dilakukan di laboratorium
f. Sanksi
Pasal 13
1.)
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dapat mengambil tindakan
administratif terhadap jasboga yang melakukan pelanggaran atas Keputusan
ini.
2.) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan
pencabutan sertifikat hygiene sanitasi jasboga.
Ruang lingkup Kepmenkes Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
a. Ketentuan umum
Pasal 1
1)
Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin
makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap
santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasaboga, rumah
makan/ restoran, dan hotel.
2) Penanganan makanan jajanan
adalah kegiatan yang meliputi pengadaan, penerimaan bahan makanan,
pencucian, peracikan, pembuatan, pengubahan bentuk, pewadahan,
penyimpanan, pengangkutan, penyajian makanan atau minuman.
b. Penjamah makanan
Pasal 2
1.)
Penjamah makanan jajanan dalam melakukan kegiatan pelayanan penanganan
makanan jajanan harus memenuhi persyaratan antara lain:
a. Tidak menderita penyakit yang mudah menular, misalnya batuk pilek, influenza, diare, dan penyakit perut sejenisnya.
b. Menutup luka (pada luka terbuka/bisul atau luka lainnya)
c. Menjaga kebersihan tangan, rambut, rambut, kuku, dan pakaian.
d. Memakai celemek dan tutup kepala.
e. Mencuci tangan setiap kali hendak menagani makanan.
f. Menjamah makanan harus memeakai alat/ perlengkapan atau dengan alas tangan.
g. Tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, mulut, atau bagian lainnya).
h. Tidak batuk atau bersin dihadapan makanan jajanan yang disajikan dan atau tanpa menutupmulut atau hidung.
c. Sentra Pedagang
Pasal 3
1.)
Untuk meningkatkan mutu dan hygiene sanitasi makanan jajanan, dapat
ditetapkan lokasi tertentu sebagai sentra pedagang makanan jajanan.
2.)
Sentra pedagang makanan jajanan sebagaimana dimaksud ayat(1) lokasinya
harus cukup jauh dari sumber pencemaran atau dapat menimbulkan
pencemaran makanan jajanan seperti pembuangan sampah terbuka, tempat
pengolahan limbah, rumah potong hewan, jalan yang ramai dengan arus
kecepatan tinggi.
3.) Sentra pedagang makanan jajanan harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi meliputi:
a. Air bersih
b. Tempat penampungan sampah
c. Saluran pembuangan air limbah
d. Jamban dan peturasan
e. Fasilitas pengendalian lalat dan tikus
4. penentuan lokasi sentra pedagang makanan jajanan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Kepmenkes Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
a. Ketentuan umum
Pasal 1
1.
Rumah makan dalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup
kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat
usahanya.
2. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan
yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di
tempat usahanya.
b. Penyelenggaraan
Pasal 2
1.
Setiap rumah makan dan restoran harus memiliki izin usaha dari
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yag
berlaku.
2. Untuk memiliki izi usaha sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) rumah makan dan restoran harus memiliki sertifikat laik
hygiene sanitasi rumah makan dan restoran yang dikeluarkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Pasal 3
Setiap usaha rumah makan
dan restoran harus mempekerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai
pengetahuan hygiene sanitasi makanan dan memiliki sertifikat hygiene
sanitasi makanan.
Pasal 4
1.) Tenaga penjamah
makanan yang bekerja pada usaha rumah makan dan restoran harus berbadan
sehat dan tidak menderita penyakit menular.
2.) Penjamah
makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan
kesehatannya secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun.
3.) Penjamah makanan wajib memiliki Sertifikat Kursus Penjamah makanan.
c. Penetapan tingkat mutu
Pasal 7
1.) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengujian mutu makanan dan spesimen terhadap rumah makan dan restoran.
2.)
Pengujian mutu makanan serta spesimen dari rumah makan dan restoran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikerjakan oleh Sanitarian.
3.)
Hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dua merupakan
dasar penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi rumah makan dan restoran.
Pasal 8
Pemeriksaan contoh makanan dan spesimen dari rumah makan dan restoran dilakukan di laboratorium.
d. Sanksi
Pasal 13
1.)
Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/ Kota dapat mengambil tindakan
administratif terhadap rumah makan dan restoran yang melakukan
pelanggaran atas keputusan ini.
2.) Sanksi administrasi
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan,
teguran tertulis, sampai dengan pencabutan sertifikat laik hygiene
sanitasi rumah makan dan restoran.
e. Tata Cara pemeriksaan Contoh Makanan dan Spesimen diatur sebagai berikut:
1. Jenis Sampel dan Spesimen
a. Makanan
b. Air
c. Usap alat makan dan masak
d. Bahan makanan
e. Contoh lainnya
2. Laboratorium pemeriksa:
a. Balai laboratorium Kesehatan (BLK) di seluruh Provinsi.
b. Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) di seluruh Provinsi.
c. Pusat pemeriksaan Obat dan Makanan (PPOM)bdi Jakarta.
d. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) di 10 provinsi.
e. Laboratorium Puslit Penyakit Menular dan Puslit Farmasi di Jakarta.
f. Laboratorium lainnya yang telah terakreditasi.
3. Biaya pemeriksaan
a. Pemeriksaan rutin menjadi tanggung jawab Pengusaha.
b. Pemeriksaan uji petik menjadi tanggung jawab Pemerintah.
4. Bank Sampel
Tiap
memproduksi makanan harus menyimpan 1 paket contoh makanan (menu
lengkap) untuk disimpan dalam lemari Pendingin pada suhu 40 C selama 24
jam. Sampel berguna untuk memudahkan pengecekkan bila terjadi kasus
keracunan atau gangguan kesehatan bawaan makanan. Sampel ini boleh
dibuang setelah lebih dari 24 jam.
f. Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota
1. Untuk operasionalisasi dari Peraturan Perundangan Nasional dilakukan Penetapan Peraturan Daerah berupa:
1. Perda Provinsi
2. SK Gubernur
3. SK Kepala Dinas Provinsi
4. Perda Kabupaten/Kota
5. SK Bupati/ Walikota
6. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Keputusan dalam Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi :
a.) Tenaga pelaksana pengawasan
b.) Frekuensi pengawasan
c.) Biaya pengawasan
d.) Ketentuan operasional lainnya, sesuai kebutuhan lokal.
Undang-undang Nomor 23 tahun 1992:
1.
Makanan yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan standar dan
persyaratan kesehatan termasuk persyaratan kebersihan dan sanitasi,
yaitu: tidak tercemar kotoran, jasad renik dan bahan yang berbahaya.
2.
Makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan harus
dilarang diedarkan, ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.
3. pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dikenakan sanksi penjara atau denda
Perundang-undangan yang terkait dengan PMM:
1. Permenkes Nomor 722/Menkes/Per/IV/1998 tentang BTM
2. Permenkes Nomor 826/Menkes/Per XII/1987 tentang makanan iradiasi
3. Permenkes Nomor 79/Menkes/Per/III/1978 tentang label dan periklanan Makanan.
4. Permenkes nomor 180/Menkes/Per/VI/1985 tentang makanan kadaluarsa
5. Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah kabupaten/Kota, SK Gubernur, SK. Bupat/ Walikota di seluruh Indonesia.
Kamis, 09 Agustus 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)







0 komentar:
Posting Komentar